Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berumur > 17 tahun Wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ibaratnya KTP adalah "nyawa" bagi penduduk Indonesia Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Dilansir dari laman resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa NIK yang terdiri atas 16 digit dan berlaku selama seseorang yang memiliki NIK masih menjadi warga negara Indonesia.

dukcapil.kalbarprov.go.id

Arti dari 16 digit NIK?
Setiap NIK tersusun dari 16 digit angka yang ternyata tidak terbentuk secara acak, melainkan menggunakan pola dan memiliki arti tertentu. Pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

1. 6 digit pertama merupakan kode wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.

2. 6 digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.

3. 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

4. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya  tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

5. NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil pada Dinas Dukcapil setempat.

6. Jika NIK ditemukan tidak selaras dengan tanggal lahir dan/atau bulan/tahun lahir, maka NIK tidak dapat dirubah berdasarkan tanggal lahir/bulan/tahun yang baru dibetulkan. NIK yang telah terbit tidak dapat diganti, yang dapat diganti hanya tanggal lahir/bulan/tahun yang baru dibetulkan.

Sebagai informasi, berikut kode 34 provinsi di Indonesia yang urutannya dibedakan berdasarkan gugus pulau: 
11: Aceh 
12: Sumatera Utara 
13: Sumatera Barat 
14: Riau 
15: Jambi 
16: Sumatera Selatan 
17: Bengkulu 
18: Lampung 
19: Bangka Belitung 
21: Kepulauan Riau 
31: DKI Jakarta 
32: Jawa Bara 
33: Jawa Tengah 
34: DIY 
35: Jawa Timur 
36: Banten 
51: Bali 
52: Nusa Tenggara Barat 
53: Nusa Tenggara Timur 
61: Kalimantan Barat 
62: Kalimantan Tengah 
63: Kalimantan Selatan 
64: Kalimantan Timur 
65: Kalimantan Utara 
71: Sulawesi Utara 
72: Sulawesi Tengah 
73: Sulawesi Selatan 
74: Sulawesi Tenggara 
75: Gorontalo 
76: Sulawesi Barat 
81: Maluku 
82: Maluku Utara 
91: Papua Barat 
92: Papua 

NIK Tidak Bisa Berubah
NIK merupakan Nomor Induk Kependudukan yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 36 menyebutkan bahwa Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri.

NIK yang sudah dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan berpindah domisili, missal pindah kecamatan, kota/kabupaten atau provinsi dengan kode wilayah yang berbeda. Selain itu  setiap warga Negara Indonesia yang sudah mempunyai NIK dan terdapat kesalahan tanggal lahir, NIK tidak bisa dirubah, karena NIK sebagai dasar data dan dasar dari setiap pelayanan umum seperti Perbankan, BPJS, NPWP dll, tapi jika kesalahan tanggal lahir tahun pada saat pengajuan ketika anak masih bayi masih bisa dilakukan revisi oleh Disdukcapil dengan mengirimkan surat permohonan penghapusan NIK ke Dirjen Dukcapil dan selanjutnya bisa diinput ulang.

Berbeda halnya dengan Kartu Keluarga atau KK yang bisa berganti nomor pada saat orang bersangkutan pindah alamat, perubahan status dan transaksi kependudukan lainnya. Ketentuan ini berbeda dengan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang bisa berganti nomor saat pemiliknya berpindah alamat.