Hari ini, Selasa 5 Juli 2022 Bank Indonesia memperingati hari jadinya yang ke 76th. Namun yang perlu diketahui hari Bank Indonesia berbeda dengan hari ulang tahun Bank Indonesia yang diperingati setiap 1 Juli.

ank Indonesia merupakan bank sentral yang menjadi rujukan bagi setiap jenis bank lain di Indonesia. Hal ini mengacu pada Pasal 23D UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Bank memiliki peran penting dalam mengelola pergerakan mata uang. Dari dulu hingga sekarang, Bank Indonesia terus mengalami inovasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Sejarah Bank Indonesia
Sejarah Bank Indonesia adalah dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia-Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. Pendirian De Javasche Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan octrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank (DJB) untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda.

Octrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Hingga tahun 1922, telah dilakukan tujuh kali perpanjangan Octrooi. Pada tahun 1922, Pemerintah Belanda menerbitkan undang-undang De Javasche Bank Wet?. Secara keseluruhan, DJB telah melalukan tujuh kali masa perpanjangan octrooi. De Javasche Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.?

Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, pada tahun 1830 Belanda memberlakukan tanam paksa (cultuurstelsel) di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi Sistem Tanam Paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar karya Douwes Dekker yang mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negeri Belanda.

De Javasche Bank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari Sistem Tanam Paksa.

Rentang tahun 1829-1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda, termasuk di luar Jawa: Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), dan Pasuruan (1867).??

Tahun 1870 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia.

Akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran oleh Belanda selama penerapan Sistem Tanam Paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi atau yang lebih dikenal dengan Politik Etis pada tahun 1901. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat.

Rentang tahun 1870-1942, De Javasche Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu: Yogyakarta (1879), Pontianak (1906), Bengkalis (1907), Medan (1907), Banjarmasin (1907), Tanjungbalai (1908), Tanjungpura (1908), Bandung (1909), Palembang (1909), Manado (1910), Malang (1916), Kutaraja (1918), Kediri (1923), Pematang Siantar (1923), Madiun (1928).?

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, DJP dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG).

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia.

Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan UUD 45 pasal 23 yaitu “Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan Undang-undang”, maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI).

Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI). Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NICA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang (currency war). Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan “uang merah” dan ORI dikenal sebagai “uang putih”.?

Pada tahun 1949, berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah ?pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS.

Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda.?

Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh Pemerintah RI, dengan besaran mencapai 97%.?

Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.?

Sesuai amanat yang tertulis dalam penjelasan pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan Undang-undang", pemerintah RI membentuk bank sirkulasi  dengan memberikan mandat kepada Margono Djojohadikoesoemo untuk memimpin bank tersebut. Margono Djojohadikoesoemo sendiri merupakan anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

Kemudian pada 5 Juli 1946 berdasarkan UU darurat, didirikanlah bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Karena itu, setiap tahunnya Indonesia memperingati 5 Juli sebagai Hari Bank Indonesia.

Mengapa 5 Juli
Saat masa penjajahan, Belanda merebut bank-bank di Indonesia yang diduduki oleh Jepang. Saat Belanda mampu membuka De Javasche Bank kembali, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU darurat tentang dibangunnya BNI (Bank Negara Indonesia) pada tanggal 5 Juli 1946.

BNI adalah bank pertama yang dibangun dan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Tanggal 5 Juli merupakan tanggal ditetapkannya Hari Bank Indonesia. Pemerintah Indonesia beserta Belanda memutuskan untuk mengganti fungsi BNI dari bank sentral menjadi bank umum dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Kemudian, BNI mulai mengerahkan usahanya dalam pembangunan ekonomi. Adapun Bank Indonesia yang kala itu bernama De Javasche Bank ditunjuk sebagai bank sentral Indonesia.

Fungsi Bank Indonesia
Dalam rangka mencapai dan menyukseskan tujuan tunggal dari Bank Indonesia, yaitu menjaga nilai rupiah agar tetap stabil, maka Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama fungsi Bank Indonesia, yang mana hal ini juga meliputi batasan tugasnya. Tiga Pilar utama dari fungsi Bank Indonesia adalah:

• Mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter
• Peran bank indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasinya agar tetap lancar
• Memelihara sistem keuangan agar tetap stabil

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Adapun lebih lengkap tentang tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

• Memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa
• Memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing
• Menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia
• Melakukan riset dan pengamatan
• Menyimpan dana kas negara
• Menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepadaBank-Bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis