Menteri Sosial ( Mensos) Juliari P Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan Covid-19. Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebagai tindak lanjut atas OTT pada Jumat (5/12/2020) dini hari. Dia kemudian menyerahkan diri di Gedung KPK pada Minggu (6/12/2020) pukul 02.45 WIB. Juliari bukan menteri sosial pertama yang berurusan dengan penegak hukum karena kasus korupsi. 

Di era pemerintahannya, Gus Dur yang baru sebulan menjabat sebagai presiden membubarkan Departemen Sosial (sebelum berubah nama jadi Kemensos). Tak ayal, kebijakan perampingan birokrasi pemerintahan tersebut menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena Departemen Sosial berfungsi untuk menaungi rakyat yang terpinggirkan.

Menurur Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur Kementerian Sosial karena dinilai menjadi biang korupsi.  Video wawancara Gus Dur dengan Andi F Noya dalam acara "Kick Andy" tentang alasan pembubaran Kemensos kembali viral. Gus Dur menyebutkan, Departemen Sosial yang semestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. 

"Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya?' tanya Andy Noya.  "Oh memang, tapi karena tikus sudah menguasai lumbung," jawab Gus Dur.  Video yang diunggah oleh @GUSDURians, Minggu (6/12/2020), itu sudah disukai 7.000 orang di Twitter dan di-retweet 2.900 kali. 
 

Dikutip dari Harian Kompas, 19 November 1999, Gus Dur berpendapat bahwa selama Deppen dan Depsos masih ada, masyarakat dan pemerintah tidak dapat sejalan. Pemerintah menjadi berkuasa dan masyarakat tidak mandiri karena dilayani terus-menerus.

"Masyarakat harus mengambil oper tugas-tugas tersebut, kemudian pemerintah akan mengevaluasi kerja masyarakat. Saya sendiri percaya pada mekanisme masyarakat, percaya pada pers nasional," kata Gus Dur dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, 18 November 1999.

Selain menganggap fungsi dari kedua departemen itu bisa dijalankan sendiri oleh masyarakat, menurut Gus Dur, alasan utama pembubaran Deppen dan Depsos adalah karena efisiensi.

"Apakah negara berfungsi di bidang penerangan atau sosial secara total? Bila sebagian saja (fungsi) di bidang penerangan atau sosial, kita bisa pahami mengapa tidak perlu Deppen atau Depsos," katanya seraya membandingkan dengan Departemen Keuangan yang mutlak diperlukan.

Dikutip dari Harian Kompas, 10 Desember 1999, setelah Depsos dibubarkan, dibentuk lembaga baru untuk menggantikan perannya, yang diberi nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).

Kemudian, pada era pemerintahan Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.